Para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Bomero Citywalk, Kabupaten Cianjur, mengaku kecewa atas tindakan penggusuran lapak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur pada Selasa (11/11/2025). Mereka menilai langkah penertiban tersebut dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa menunggu hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan perwakilan pedagang.
Berdasarkan keterangan kepada Radar Cianjur, Koordinator lapangan pedagang Bomero Citywalk, Zaky Muhaimin, menyayangkan sikap Pemkab Cianjur yang tetap melakukan eksekusi meski sebelumnya telah digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Cianjur. Menurutnya, pemerintah seharusnya menunda penertiban hingga ada keputusan bersama yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk Forkopimda dan Bupati Cianjur.
“Permintaan kami sederhana, pemerintah daerah sebaiknya mengaji ulang Perbup yang menjadi dasar penggusuran ini. Kami sudah beberapa kali menempuh jalur resmi — mulai dari RDP dengan dinas, aksi di depan Pemda, hingga audiensi ke DPRD — tapi tidak ada tanggapan nyata,” ujar Zaky kepada wartawan Radar Cianjur, Selasa (11/11/2025).
Zaky menegaskan bahwa para pedagang bersama mahasiswa dan LSM akan terus memperjuangkan hak mereka untuk berjualan di kawasan Bomero Citywalk. Ia menilai pemerintah daerah tidak menghormati proses administrasi dan hasil kesepakatan yang sebelumnya pernah dibahas bersama DPRD dan perwakilan pedagang.
“Kalau bicara soal kebersihan atau penataan, itu bisa dikelola bersama masyarakat, karang taruna, dan para pedagang. Kami siap berdiskusi, tapi yang kami minta adalah duduk bersama, bukan digusur sepihak,” tegasnya.
Sementara itu, pasca eksekusi, sejumlah pedagang masih terlihat bertahan di lokasi sambil menunggu respons resmi dari pemerintah daerah. Mereka berharap agar Bupati Cianjur dapat membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan pedagang untuk mencari solusi yang adil dan tidak merugikan warga kecil yang menggantungkan hidup dari berdagang di kawasan tersebut.
“Kami hanya ingin tetap mencari nafkah tanpa harus merasa dikejar-kejar. Semoga Bupati Cianjur bisa membuka pintu dialog agar ada solusi terbaik bagi semua,” tutur Zaky menutup pernyataannya.
Penertiban ini sendiri merupakan bagian dari kebijakan penataan kawasan Bomero Citywalk yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur dengan menurunkan sekitar 350 personel gabungan. Pemerintah daerah beralasan, penataan dilakukan demi mengembalikan fungsi kawasan Bomero sebagai ruang terbuka publik, sementara pedagang diminta menempati Pasar Induk Cianjur sebagai lokasi relokasi resmi.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Pemkab Cianjur terkait tuntutan para pedagang dan rencana tindak lanjut pasca penertiban.
