Program Makan Bergizi Gratis di Cianjur Masih Tahap Persiapan, Anggaran Awal Rp2,2 Triliun

Program Makan Bergizi Gratis di Cianjur Masih Tahap Persiapan, Anggaran Awal Rp2,2 Triliun

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur masih dalam tahap persiapan dan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penetapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Hingga kini, program tersebut masih bersifat uji coba.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, menegaskan bahwa jika ada pihak yang memungut uang terkait program ini, hal tersebut merupakan tindakan penipuan.

"Jadi, kalau ada oknum-oknum yang memungut uang pada program MBG, saya garis bawahi itu bohong," kata Ganjar seperti dilansir Media Indonesia, Jumat (17/1).

Audiensi dengan Badan Gizi Nasional

Ganjar menjelaskan bahwa belum lama ini, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur bersama jajaran Komisi D telah melakukan audiensi dengan Badan Gizi Nasional untuk membahas pelaksanaan program MBG. Dari audiensi tersebut, diperoleh informasi bahwa anggaran awal untuk pelaksanaan program MBG di Cianjur telah dialokasikan sebesar Rp2,2 triliun.

"Informasi yang kami peroleh, insya Allah untuk Kabupaten Cianjur pada tahap awal dialokasikan anggarannya sebesar Rp2,2 triliun untuk MBG," ujar Ganjar, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur.

Ganjar menambahkan bahwa anggaran tersebut sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur. Program ini direncanakan untuk dilaksanakan secara penuh menggunakan APBD mulai tahun 2026.

"Artinya, anggaran sebesar itu di luar alokasi APBD. Tentunya yang nanti akan dilaksanakan 100% (dari APBD) pada 2026," terangnya.

Teknis Penyaluran Program MBG

Dalam pelaksanaannya, program MBG mengharuskan pembangunan dapur-dapur umum dengan luas area minimal 800 hingga 1.000 meter persegi. Pengelolaan dapur umum tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga, baik melalui yayasan, perseroan terbatas (PT), maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Yang penting pihak pengelola harus menyediakan dapur umum dengan luasan 800-1.000 meter persegi. Itu nanti bisa dibiayai dulu sendiri, kemudian di-rembuist. Sistem penggajian dilakukan langsung oleh pusat," jelas Ganjar.

Menu yang Memenuhi Kebutuhan Gizi

Ganjar juga menekankan pentingnya pemilihan menu yang dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Menu yang disediakan harus mengandung protein hewani dan nabati secara seimbang, seperti ayam fillet, ikan, lele, serta sayur-sayuran.

"Bisa ayam fillet, ikan, lele, dan sejenisnya. Kemudian sayur-sayuran. Pokoknya yang bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang," pungkasnya.

Dengan alokasi anggaran awal dari APBN dan rencana pelaksanaan penuh pada 2026, diharapkan program MBG dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Cianjur. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran.