Persib Tolak Bonus dari Sumbangan ASN Pemprov Jabar, Ini Respons Gubernur Dedi Mulyadi

Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) resmi menolak bonus senilai Rp 365 juta yang berasal dari sumbangan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah tersebut diambil demi menghindari potensi konflik dan polemik di kemudian hari.

Penolakan itu disampaikan langsung oleh Komisaris PT PBB, H. Umuh Muchtar, yang menilai bahwa penerimaan dana tersebut bisa menimbulkan prasangka di kalangan pendukung Persib, atau Bobotoh.

“Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak. Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp 1 miliar," ujar Umuh pada Jumat (27/6/2025).

Umuh juga menyoroti pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang sempat menyebutkan bahwa bonus yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai Rp 1 miliar. Namun, hingga saat ini jumlah yang terkumpul dari sumbangan sukarela ASN hanya mencapai Rp 365 juta.

Penolakan ini disebut sebagai bentuk kehati-hatian manajemen Persib agar tidak menimbulkan kesan bahwa klub kebanggaan warga Jawa Barat itu menerima dana publik secara tidak proporsional. Umuh pun mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan janji, terutama soal pemberian bonus besar.

“Jangan sampai pemerintah asal menjanjikan bonus miliaran, kalau ternyata realisasinya tidak jelas dan justru membuat kegaduhan,” tegas Umuh.

  
Menanggapi penolakan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sejak awal, penggalangan dana tersebut bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Ia menyebut bahwa jika jumlahnya tidak sampai Rp 1 miliar, maka yang akan diberikan hanya sesuai total yang terkumpul.

“Saya sudah sampaikan, waktu awal kalimat satu miliar itu sifatnya sukarela, tidak boleh dipaksakan. Tercapainya berapa, itu yang harus diberikan,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Selasa (1/7/2025).

Dedi juga mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan konsultasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses pengumpulan dana tersebut.

“Selanjutnya sekarang terserah Pak Sekda saja, terserah para pemberi sumbangan mau dikemanakan, saya tidak jadi masalah,” tambahnya.

Meski demikian, baik pihak Pemprov maupun manajemen Persib berharap bahwa hubungan antara pemerintah dan klub sepak bola tetap terjaga dengan baik, tanpa membebani satu sama lain dengan janji-janji yang berpotensi menjadi kontroversi.