Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Garut yang cukup menghebohkan. Sebanyak 657 siswa dari SMA Siti Aisyah, MA Maarif Cilageni, SMP Siti Aisyah, dan SDN 2 Mandalasari dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Hingga Minggu (21/9/2025), tercatat 10 siswa masih menjalani perawatan di Puskesmas Kadungora.
Menanggapi maraknya kejadian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan keprihatinan mendalam. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun manajemen pelaksanaan program MBG.
“Ya, kami sangat prihatin dengan kejadian di beberapa daerah di Jabar terkait dugaan keracunan MBG ini. Ini tentu jadi pembelajaran dan harus diantisipasi serta dimitigasi ke depannya, tidak boleh ada kejadian serupa,” ujar Herman kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
Pemeriksaan Laboratorium dan Identifikasi Penyebab
Herman menjelaskan, Pemprov Jabar sudah menugaskan Dinas Kesehatan untuk segera mengidentifikasi penyebab keracunan massal. Pemeriksaan laboratorium juga akan dilakukan guna memastikan sumber masalah pada makanan yang disajikan.
“Kami sudah menugaskan Kadis Kesehatan untuk memeriksa mengapa bisa terjadi seperti itu sehingga bisa teridentifikasi penyebabnya. Itu menjadi catatan agar berikutnya semua penyedia makanan MBG harus menjamin kesehatan dengan uji laboratorium yang ketat,” tegasnya.
Evaluasi Manajerial dan Koordinasi Lintas Instansi
Selain aspek kesehatan, evaluasi juga dilakukan dari sisi manajemen program. Herman menyebut Dinas Sosial Jabar telah dikerahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Gizi Nasional (BGN), serta penyedia makanan MBG.
“Kan ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang harus terkendali. Ini yang akan kami perbaiki bersama, dari sisi kesehatan, manajerial, higienis, hingga pengelolaan. Semuanya harus terkelola agar berbagai ekses bisa diantisipasi dan pengelolaan ke depan lebih baik,” ungkapnya.
Konsolidasi dengan Stakeholder
Pemprov Jabar juga menggelar konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kronologi, standar operasional prosedur (SOP), hingga mitigasi pencegahan kasus serupa.
“Intinya makanan MBG harus higienis dan pengelolaan harus terencana mantap. Termasuk menu MBG yang akan disajikan apa, siapa yang memasak, bagaimana mengelolanya. Semua harus jelas. SOP sebenarnya sudah tegas dari BGN, tinggal dikawal dan dilaksanakan di lapangan,” pungkas Herman.
Kasus keracunan massal ini menambah daftar panjang evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat. Pemprov menegaskan langkah-langkah pembenahan segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
