Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa (11/11/2025), menjelaskan bahwa aturan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan — mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK), termasuk Madrasah Aliyah (MA) di bawah naungan Kementerian Agama.
“Surat edaran sudah dibuat dan didistribusikan. Kami berharap jajaran Dinas Pendidikan baik provinsi, kabupaten/kota, serta Kanwil Kemenag dapat menerapkan sanksi yang bersifat edukatif dan pedagogik,” ujar Herman.
Menurutnya, kebijakan ini menegaskan perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Jika sebelumnya penegakan disiplin kerap dilakukan dengan pendekatan hukuman fisik, kini Pemprov Jabar mendorong pola pembinaan yang lebih mendidik dan membangun karakter siswa.
“Penyelesaian masalah anak-anak harus edukatif. Tujuannya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kalau pun ada hukuman, harus mendidik, bukan menyakiti,” tegasnya.
Sebagai alternatif dari hukuman fisik, Pemprov Jabar mendorong sekolah menerapkan sanksi sosial yang konstruktif, seperti kerja bakti, membersihkan ruang kelas, atau kegiatan sosial lainnya yang menumbuhkan tanggung jawab dan empati.
“Pak Gubernur menyampaikan, misalnya siswa bisa diberi sanksi dengan kerja bakti di sekolah. Itu bagus, karena selain menumbuhkan kedisiplinan juga menanamkan nilai tanggung jawab,” tambah Herman.
Ia menilai, kebijakan ini bukan sekadar upaya penegakan disiplin, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter anak di era digital yang penuh tantangan.
“Anak-anak sekarang punya dinamika yang khas. Pendekatannya tidak bisa keras, tapi harus pedagogik. Kalau tidak diedukasi dengan baik, bisa jadi pengaruh media sosial lebih kuat daripada nasihat guru atau orang tua,” ungkapnya.
Herman juga menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Pendidikan karakter tidak bisa hanya diserahkan kepada sekolah. Harus ada kolaborasi semua pihak agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, cerdas, dan tangguh,” tutupnya.
