Aksi damai tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan (ormas), mahasiswa, hingga komunitas warga. Massa menyuarakan tiga tuntutan utama yang dinilai krusial bagi publik, yakni percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, penolakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta desakan pembebasan peserta unjuk rasa yang masih ditahan.
Sebelum tiba di gedung dewan, massa terlebih dahulu menggelar long march dari Lapang Joglo. Setibanya di lokasi, aksi disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika, yang menemui pengunjuk rasa dari atas mobil komando.
“Di luar dugaan, kami juga dari kemarin khawatir, tapi alhamdulillah kekhawatiran kami tidak terbukti. Janji kalian (untuk aksi damai) memang bisa dipegang,” kata Metty, yang disambut sorakan massa.
Metty menegaskan bahwa lembaga legislatif yang ia pimpin akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia memastikan seluruh tuntutan akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Insyaallah, saya pastikan bersama pimpinan DPRD yang lain dan juga para anggota, bahwa aspirasi yang disampaikan akan jadi atensi dan diteruskan. Kami juga ada di pihak kalian,” ujarnya.
Puncak aksi ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan dukungan terhadap tuntutan Aksi Indonesia Waras oleh pihak DPRD Kabupaten Cianjur. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua, serta seluruh ketua fraksi partai.
Penandatanganan ini menjadi bukti konkret respons legislatif terhadap aspirasi publik. Selain sebagai simbol dukungan, langkah tersebut dinilai dapat menjadi preseden positif dalam penyelesaian perbedaan pendapat melalui dialog damai.
Aksi yang berjalan tertib ini diakhiri dengan seruan bersama untuk terus mengawal aspirasi rakyat, sekaligus menjadi contoh bagaimana demokrasi dapat dijalankan tanpa diwarnai benturan maupun kekerasan.
