Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian menegaskan pentingnya standar kebersihan dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari 140 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Cianjur, saat ini baru empat yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Meski jumlahnya masih sedikit, Wahyu memastikan bahwa seluruh SPPG lainnya tengah menjalani proses sertifikasi. Ia menargetkan seluruh satuan dapat menyelesaikan proses tersebut sebelum akhir bulan Oktober 2025.
“Semuanya harus selesai di bulan ini, harus punya sertifikat SLHS, dan saat ini sedang berproses,” ujar Wahyu kepada Kompas.com saat ditemui di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Cianjur, Kamis (2/10/2025).
Wahyu menambahkan, jika hingga batas waktu yang ditentukan masih terdapat SPPG yang belum mengantongi sertifikat, pihaknya akan mengambil langkah tegas. Pemerintah daerah akan merekomendasikan penghentian sementara kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sampai persyaratan dipenuhi.
“Mudah-mudahan bulan ini semuanya sudah selesai, sudah memiliki sertifikat higienis tersebut,” ucapnya.
Selain fokus pada sertifikasi, Pemkab Cianjur juga menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG. Satgas ini akan terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah terkait, organisasi profesi, hingga masyarakat.
“Rencana minggu depan selesai dibentuk yang terdiri dari unsur para stakeholder,” kata Wahyu.
Langkah percepatan sertifikasi higienis dan pembentukan Satgas MBG ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa keracunan massal yang beberapa waktu terakhir terjadi di sejumlah daerah penerima program MBG. Pemerintah daerah berharap, dengan adanya SLHS dan pengawasan satgas, distribusi makanan bergizi bagi masyarakat Cianjur dapat berjalan lebih aman, sehat, dan sesuai standar.
