Penolakan itu disampaikan saat audiensi bersama Pemerintah Kota Serang. Perwakilan wali murid, Baim Aji, mengatakan bahwa orang tua siswa di sekolah tersebut sudah menanggung biaya pendidikan yang cukup besar, termasuk biaya masuk dan SPP.
“Kami sudah membayar biaya masuk dan SPP yang cukup besar. Kalau sudah mampu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah,” ujar Baim usai audiensi.
Selain alasan status sosial, para wali murid juga menolak dapur dan distribusi MBG berada di area sekolah. Mereka khawatir kehadiran dapur MBG justru menimbulkan masalah baru, seperti risiko kecelakaan, penumpukan sampah, hingga potensi gangguan keamanan.
Pemkot Serang Fasilitasi Audiensi
Menanggapi hal itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi memfasilitasi pertemuan antara perwakilan wali murid dengan unsur pemerintah. Audiensi turut dihadiri Kapolres, Dandim, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Budi menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung penuh program MBG sebagai program nasional, namun ia juga memahami aspirasi para wali murid di SDIT Al Izzah.
“Kalau SDIT ini dari kalangan keluarga mampu, wajar bila mereka ingin anak-anak tetap mengikuti katering yang sudah ada jauh sebelum MBG,” jelas Budi.
BGN Hormati Keputusan Wali Murid
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya menghormati sikap yang diambil oleh wali murid SDIT Al Izzah.
“BGN memenuhi hak yang dimiliki penerima manfaat,” kata Dadan kepada wartawan, Rabu (01/10/2025).
Dadan menambahkan, program MBG tetap ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, khususnya dari kelompok rentan dan yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi harian.
“Komitmen kami adalah memastikan seluruh penerima manfaat mendapat haknya, karena MBG diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengurangi masalah gizi di Indonesia,” ujarnya.
Program Nasional, Implementasi Fleksibel
Dengan munculnya dinamika di SDIT Al Izzah, pemerintah menegaskan bahwa implementasi MBG tetap fleksibel dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi sekolah. Bagi keluarga atau sekolah yang merasa sudah mampu, partisipasi program bisa disesuaikan tanpa menghilangkan hak penerima manfaat lainnya.
