DPR RI Usulkan Pembelian LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari atau Retina, Demi Subsidi Tepat Sasaran
Usulan tersebut disampaikan oleh Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, sebagai solusi untuk memastikan distribusi LPG subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurut Said, sistem distribusi LPG 3 kg saat ini dinilai masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih akurat untuk memverifikasi penerima subsidi.
"Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (usul) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg," kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4) dikutip Detik News.
Ia menjelaskan, penggunaan teknologi biometrik diyakini mampu meminimalisir penyimpangan distribusi, sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
Usulan ini juga muncul sebagai respons terhadap wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Said secara tegas menolak gagasan tersebut.
"Kalau subsidi BBM dikurangi, kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted," ujar Said.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa jumlah penerima LPG 3 kg yang benar-benar layak sebenarnya lebih kecil dibandingkan angka yang selama ini tercatat dalam anggaran. Berdasarkan perhitungan pihaknya, jumlah penerima ideal hanya sekitar 5,4 juta orang.
"Karena hitungan kami dari 8,6 juta, kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo, tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta. Cukup, dari 8,6 yang ada di pagu," imbuhnya.
Di sisi lain, Said juga menyoroti dampak kenaikan harga minyak dunia yang berimbas luas terhadap berbagai sektor, tidak hanya BBM. Namun, ia menegaskan bahwa subsidi untuk masyarakat kecil tidak seharusnya menjadi sasaran penyesuaian.
"Kalau soal beban-membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kan iya. Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik?" ujarnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya melindungi kelompok masyarakat rentan dari tekanan ekonomi, khususnya dalam hal kebutuhan energi.
"Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang nggak harga keekonomian, itu lebih make sense," pungkasnya.
Dengan adanya usulan ini, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan inovasi sistem distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keberlanjutan anggaran negara tanpa mengorbankan masyarakat kecil.
COMMENTS