Puluhan kios liar di Jalur Puncak Cipanas Cianjur ditertibkan. Pedagang menerima kompensasi Rp10 juta dari Pemprov Jabar.
Proses pembongkaran dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan berlangsung hingga sore hari. Sejumlah personel Satpol PP bersama alat berat diterjunkan untuk membongkar bangunan yang berdiri di sepanjang jalur tersebut.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah pedagang memprotes pelaksanaan penertiban yang dinilai lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya diinformasikan.
Salah seorang pedagang, Dayat (40), mengaku sempat terjadi kebingungan di kalangan pedagang lantaran informasi pembongkaran tidak diterima secara merata.
“Sebelumnya kami tidak menerima pemberitahuan. Jadi ke tingkat bawah, ke para pedagang tidak sampai informasi pembongkaran. Saya sempat tanya-tanya, katanya dikasih waktu sampai Kamis (besok), tapi ternyata malah hari ini ditertibkan. Makanya tadi sempat ada protes dari penjual,” ujar Dayat.
Ketegangan mulai mereda setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, datang langsung ke lokasi dan berdialog dengan warga serta para pemilik kios.
Dalam dialog tersebut, pemerintah menjanjikan dana kompensasi sebesar Rp10 juta bagi warga yang terdampak penertiban. Selain itu, warga yang belum memiliki tempat tinggal disebut akan mendapatkan bantuan hunian sementara.
“Setelah dialog. Dijanjikan kompensasi Rp 10 juta. Setelah itu ketegangan mereda. Warga langsung membersihkan sendiri barang-barangnya,” kata Dayat.
Dayat yang telah berjualan selama dua dekade di kawasan Puncak Cianjur mengatakan uang kompensasi itu akan digunakan sebagai modal usaha baru.
“Uangnya mau dipakai modal lagi, buka kios di tempat lain,” katanya.
Dalam unggahan video di media sosialnya, Dedi Mulyadi menyebut kompensasi tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga dukungan tempat tinggal sementara bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
“Kompensasi Rp 10 juta. Buat yang belum punya rumah nanti dibuatkan rumah. Sementara ngontak dikasih untuk kontrakannya,” ungkap Dedi.
Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo, menjelaskan bahwa program penataan kawasan Puncak merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, pemerintah tengah melakukan penataan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan wisata dan jalur strategis.
“Ya sebetulnya kan kalau kita melihat media sosial, juga berita-berita di rekan-rekan, di orang dan sebagainya, kan ini Jawa Barat sedang menata ya,” ujar Djoko.
Ia menyebut kawasan Puncak menjadi salah satu fokus penataan, termasuk mendukung pembangunan Jalur Puncak II serta penataan destinasi wisata.
“Ya intinya Pak Gubernur ada tujuan dan cita-cita mulia untuk menata daerah kawasan Puncak. Ya infrastrukturnya salah satunya melalui Jalan Puncak 2 dan juga di sini untuk para wisata juga terkait dengan penertiban bangunan liar,” katanya.
Djoko menambahkan, proses penertiban dilakukan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
“Dan Alhamdulillah hari ini kita disupport dari provinsi kolaborasi dengan kabupaten. Dan Alhamdulillah masyarakat diberikan kompensasi,” ujarnya.
Menurut Djoko, saat ini terdapat sekitar 40 kios dan bangunan yang masuk tahap pertama penertiban.
“Yang kita data itu 40 sementara. Di tahap satu mungkin ke depan ada lagi,” katanya.
Ia juga mengungkapkan kemungkinan penertiban akan dilanjutkan ke titik lain di sepanjang Jalur Puncak.
“Yang atas kan sudah, kemudian yang bawah juga akan ditertibkan? Ya kemungkinan besar seperti itu,” ucapnya.
Djoko mengakui sempat terjadi penolakan dari sebagian warga karena pelaksanaan penertiban berlangsung lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
“Ada penolakan. Ini sebetulnya direncana. Tidak direncanakan hari ini, cuman karena memang mungkin Pak Gubernur hari ini jadwalnya mungkin melonggar,” katanya.
Meski demikian, setelah dilakukan dialog antara pemerintah daerah, gubernur, dan masyarakat, proses pembongkaran akhirnya berjalan kondusif.
Pemerintah juga memastikan warga yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal akan didata oleh pemerintah desa dan kecamatan untuk mendapatkan bantuan hunian sementara.
“Kalau memang yang betul-betul tidak punya tempat tinggal artinya warung atau bangunan hilang yang dijadikan tempat tinggal nanti Pak Kades, Pak Camat mendata kemudian insya Allah diberikan bantuan untuk hunian selama satu tahun,” jelas Djoko.
Selain mendukung pembangunan infrastruktur, penataan kawasan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sektor pariwisata dan memperindah wajah Jalur Puncak.
“Artinya mungkin ada destinasi pariwisata, biar alamnya terlihat. Kemudian yang kedua juga mungkin penataan jalannya, mediannya, bahu jalannya,” pungkasnya.
COMMENTS