.jpg)
Dalam video tersebut, Gubernur Dedi menyebut bahwa sejak pagi dirinya menerima berbagai laporan terkait adanya dugaan pungutan terhadap siswa di MAN 1 Cianjur.
“Pagi hari ini saya dikirimi terus berita tentang pungutan di Madrasah Aliyah Negeri Cianjur,” ucap Dedi dalam unggahan tersebut.
Ia menuturkan, pihak humas madrasah yang bersangkutan disebut telah memberikan klarifikasi bahwa pungutan itu dilakukan guna menutupi biaya operasional sekolah yang dianggap belum mencukupi.
Meski MAN merupakan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama dan bukan kewenangan langsung Pemprov Jawa Barat, Dedi Mulyadi merasa perlu menyampaikan pandangannya sebagai kepala daerah.
“Memang bukan di bawah gubernur, tetapi sebagai gubernur perlu saya sampaikan bahwa BOS Aliyah Negeri dan SMA Negeri itu sama,” tegasnya.
Gubernur yang dikenal aktif di media sosial ini pun mempertanyakan mengapa dengan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sama, SMAN tidak melakukan pungutan, sementara di MAN muncul praktik tersebut.
“Kalau dananya sama, kenapa SMAN bisa tanpa pungutan, sedangkan di MAN tidak?” tanyanya.
Dedi menekankan pentingnya kesetaraan antara sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, baik dari sisi pelayanan, pembiayaan, hingga kebijakan operasional.
“Untuk itu, saya harapkan di Jawa Barat tidak ada perbedaan antara MAN dengan SMA Negeri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa masing-masing sekolah memang memiliki visi dan pendekatan yang berbeda dalam pencapaian target. Namun menurutnya, semangat kesetaraan dalam pelayanan pendidikan tetap harus dijunjung tinggi.
“Sebagai wakil orang tua di Jawa Barat, saya ingin di Jawa Barat ini setara. Tidak ada perbedaan antara MAN dan SMAN,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak MAN 1 Cianjur maupun dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengenai tanggapan atas pernyataan Gubernur.
.jpg)