Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat sebanyak 16 orang pelajar SMP sempat diamankan pihak kepolisian karena ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Cianjur. Seluruhnya kini telah dipulangkan setelah mendapatkan pembinaan.
Kepala Bidang SMP Disdikpora Cianjur, Helmi Halimudin, mengatakan para pelajar tersebut berasal dari sekolah negeri, swasta, hingga sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
"Setelah dilakukan pendataan, diberikan peringatan, serta pembinaan, mereka berjanji tidak akan terlibat lagi dalam aksi unjuk rasa. Para pelajar dipulangkan setelah dijemput pihak sekolah dan orang tuanya masing-masing," ujar Helmi di Cianjur, Senin (2/9/2025).
Menurutnya, keterlibatan belasan pelajar itu bukan karena dorongan pihak lain, melainkan hanya ikut-ikutan. "Mereka datang ke lokasi unjuk rasa murni karena keinginan sendiri, tidak ada motivasi lain," tambahnya.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Disdikpora Cianjur menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar agar tidak turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa. Helmi menegaskan, tugas utama siswa adalah belajar.
"Disdikpora menekankan pada sekolah untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan larangan berunjuk rasa bagi pelajar SMP, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terlebih jika aksi berakhir ricuh," ucapnya.
Selain itu, Helmi meminta sekolah dan orang tua meningkatkan pengawasan terhadap siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Orang tua diimbau memastikan anak-anak mereka berada di rumah saat terjadi aksi unjuk rasa.
Meski belum menerapkan kebijakan pembelajaran daring secara menyeluruh, beberapa sekolah yang berada di jalur protokol sudah memilih melaksanakan pembelajaran jarak jauh sebagai langkah antisipasi.
"Baik pembelajaran dilakukan secara daring maupun tatap muka, guru dan orang tua harus memastikan siswa berada di rumah, bukan ikut dalam aksi unjuk rasa. Kami juga akan meningkatkan pengawasan dalam beberapa hari ke depan," pungkas Helmi.
