Warga Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengeluhkan kondisi jalan penghubung tiga desa yakni Desa Neglasari, Mulyasari, dan Bunisari yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki selama puluhan tahun.
Ruas jalan sepanjang sekitar lima kilometer itu merupakan akses utama warga untuk beraktivitas sehari-hari, seperti menuju sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pasar. Namun, kondisi jalan yang kini dipenuhi lumpur dan licin membuat warga kesulitan melintas, terutama saat musim hujan.
Tak jarang kendaraan mogok di tengah jalan, bahkan pengendara sepeda motor sering terjatuh karena jalan berubah seperti saluran irigasi. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu, terutama bagi pelajar dan petani yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Salah satu warga Desa Mulyasari, Deni (42), mengatakan dirinya dan warga sekitar sudah lama berharap adanya perbaikan dari pemerintah daerah. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan.
“Kalau musim hujan, jalan benar-benar seperti sungai. Lumpur tebal, motor susah jalan, kadang harus didorong ramai-ramai. Kami sudah sering sampaikan ke pihak desa dan kecamatan, tapi belum ada tindak lanjut,” ujar Deni, Senin (27/10/2025).
Warga menilai pemerintah daerah dan provinsi seharusnya lebih memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah selatan Cianjur yang masih tertinggal. Mereka menganggap, masyarakat selama ini diminta taat membayar pajak, tetapi hak untuk mendapatkan fasilitas dasar seperti akses jalan justru diabaikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Neglasari, Nasihin, menjelaskan bahwa jalan tersebut terakhir kali diperkeras pada tahun 2013 melalui program PNPM Mandiri. Namun, seiring waktu, lapisan perkerasan jalan rusak hingga kini kembali seperti semula.
“Sudah lebih dari sepuluh tahun tidak ada perbaikan. Sekarang kondisinya sangat memprihatinkan, padahal jalan ini sangat vital bagi warga,” ungkap Nasihin.
Ia menambahkan, keterbatasan dana desa menjadi kendala utama untuk melakukan perbaikan. Dengan anggaran sekitar Rp 800 juta per tahun setelah dikurangi potongan pajak, dana tersebut harus dibagi untuk berbagai program prioritas seperti BLT Dana Desa, pengembangan BUMDes, serta kegiatan pemerintahan lainnya.
“Kalau hanya mengandalkan dana desa, jelas tidak cukup. Kami sangat berharap adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi agar jalan ini bisa segera diperbaiki,” tegasnya.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki ruas jalan penghubung tiga desa tersebut. Pasalnya, jalur itu merupakan urat nadi ekonomi masyarakat selatan Cianjur yang menjadi penghubung antara kawasan perdesaan dan pusat kegiatan ekonomi di tingkat kecamatan.
Ruas jalan sepanjang sekitar lima kilometer itu merupakan akses utama warga untuk beraktivitas sehari-hari, seperti menuju sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pasar. Namun, kondisi jalan yang kini dipenuhi lumpur dan licin membuat warga kesulitan melintas, terutama saat musim hujan.
Tak jarang kendaraan mogok di tengah jalan, bahkan pengendara sepeda motor sering terjatuh karena jalan berubah seperti saluran irigasi. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu, terutama bagi pelajar dan petani yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Salah satu warga Desa Mulyasari, Deni (42), mengatakan dirinya dan warga sekitar sudah lama berharap adanya perbaikan dari pemerintah daerah. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan.
“Kalau musim hujan, jalan benar-benar seperti sungai. Lumpur tebal, motor susah jalan, kadang harus didorong ramai-ramai. Kami sudah sering sampaikan ke pihak desa dan kecamatan, tapi belum ada tindak lanjut,” ujar Deni, Senin (27/10/2025).
Warga menilai pemerintah daerah dan provinsi seharusnya lebih memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah selatan Cianjur yang masih tertinggal. Mereka menganggap, masyarakat selama ini diminta taat membayar pajak, tetapi hak untuk mendapatkan fasilitas dasar seperti akses jalan justru diabaikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Neglasari, Nasihin, menjelaskan bahwa jalan tersebut terakhir kali diperkeras pada tahun 2013 melalui program PNPM Mandiri. Namun, seiring waktu, lapisan perkerasan jalan rusak hingga kini kembali seperti semula.
“Sudah lebih dari sepuluh tahun tidak ada perbaikan. Sekarang kondisinya sangat memprihatinkan, padahal jalan ini sangat vital bagi warga,” ungkap Nasihin.
Ia menambahkan, keterbatasan dana desa menjadi kendala utama untuk melakukan perbaikan. Dengan anggaran sekitar Rp 800 juta per tahun setelah dikurangi potongan pajak, dana tersebut harus dibagi untuk berbagai program prioritas seperti BLT Dana Desa, pengembangan BUMDes, serta kegiatan pemerintahan lainnya.
“Kalau hanya mengandalkan dana desa, jelas tidak cukup. Kami sangat berharap adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi agar jalan ini bisa segera diperbaiki,” tegasnya.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki ruas jalan penghubung tiga desa tersebut. Pasalnya, jalur itu merupakan urat nadi ekonomi masyarakat selatan Cianjur yang menjadi penghubung antara kawasan perdesaan dan pusat kegiatan ekonomi di tingkat kecamatan.