DPR Setujui Empat Langkah Efisiensi Program MBG, Anggaran Negara Berpotensi Hemat Rp40 Triliun

DPR menyetujui empat langkah efisiensi Program Makan Bergizi Gratis yang diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun.

JAKARTA - Komisi IX DPR RI menyepakati empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp40 triliun.

Kesepakatan tersebut disampaikan usai rapat bersama BGN yang membahas rencana anggaran Program MBG tahun 2027. Dalam rapat itu, BGN mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp270 triliun, meningkat Rp2 triliun dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun.

Meski demikian, anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai besaran anggaran tersebut masih berpotensi ditekan melalui berbagai langkah efisiensi yang sedang disiapkan oleh BGN.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan (dampak penghematannya)," ujar Zainul dalam keterangan tertulis Bakom RI, Jumat (26/6).

Menurut Zainul, pimpinan baru BGN di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang telah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.

Ia menyebut target penghematan yang diperkirakan mencapai sedikitnya Rp40 triliun tidak hanya diterapkan pada perencanaan anggaran tahun 2027, tetapi juga mulai dilakukan terhadap pelaksanaan program pada tahun berjalan.

"Waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Empat Strategi Efisiensi Program MBG

Dalam rapat tersebut, BGN memaparkan empat langkah utama yang akan menjadi dasar efisiensi Program Makan Bergizi Gratis.

Langkah pertama adalah melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang sedang dikaji ialah tidak lagi memberikan Program MBG kepada seluruh siswa tingkat SMA atau sederajat yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 11 juta orang.

Langkah kedua ialah mengurangi frekuensi penyaluran makanan bergizi. Jika sebelumnya bantuan diberikan selama 25 hari dalam satu bulan atau enam hari setiap pekan, ke depan distribusi direncanakan hanya berlangsung pada hari Senin hingga Jumat, atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Dengan skema tersebut, penyaluran juga tidak dilakukan saat hari libur nasional maupun masa libur sekolah.

Strategi ketiga menyasar pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selama ini insentif diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG. Ke depan, besaran insentif akan dievaluasi agar disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing satuan.

Adapun langkah keempat adalah penerapan sistem klasterisasi terhadap SPPG. Melalui sistem ini, setiap satuan akan dikelompokkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kinerjanya sehingga besaran insentif maupun anggaran yang diterima menjadi lebih proporsional.

DPR Beri Waktu Dua Pekan

Komisi IX DPR RI memberikan waktu selama dua pekan kepada Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan perhitungan rinci dari skema efisiensi tersebut.

Hasil perhitungan itu nantinya akan dibahas kembali dalam rapat dengar pendapat berikutnya sebagai dasar finalisasi kebijakan penghematan Program Makan Bergizi Gratis.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ucap Zainul.

DPR berharap hasil evaluasi tersebut dapat menghasilkan pelaksanaan Program MBG yang lebih tepat sasaran, efisien, dan tetap mampu memenuhi tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.