Disdikpora Cianjur Catat Kekurangan 1.100 Guru SD dan SMP, Sekolah di Wilayah Selatan Paling Terdampak

Disdikpora Cianjur mencatat kekurangan sekitar 1.100 guru SD dan SMP. Wilayah selatan menjadi daerah yang paling terdampak.

CIANJUR – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) masih belum terpenuhi. Saat ini, Cianjur masih mengalami kekurangan sekitar 1.100 guru, sehingga diperlukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, mengatakan jumlah tenaga pendidik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), saat ini mencapai sekitar 11.000 orang.

Meski jumlah tersebut tergolong besar, kebutuhan guru di sejumlah sekolah belum terpenuhi. Kekurangan diperkirakan mencapai sekitar 10 persen dari kebutuhan ideal, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah selatan Kabupaten Cianjur.

"Faktor yang paling tinggi karena banyak yang pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke daerah lain, sehingga secara keseluruhan tetap memerlukan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan," kata Ruhli.

Menurutnya, sebagian sekolah di wilayah selatan mengalami kekurangan antara dua hingga empat guru. Kondisi tersebut berdampak pada pembagian tugas mengajar yang menjadi kurang optimal.

Disdikpora Cianjur saat ini terus melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menyusun usulan kebutuhan tenaga pendidik sesuai ketentuan yang berlaku.

Ruhli menjelaskan bahwa proses pengangkatan ASN, baik PNS maupun PPPK, merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah hanya dapat melakukan pendataan, pemetaan kebutuhan, dan mengusulkan formasi.

Pihaknya juga meminta setiap satuan pendidikan memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar proses pembelajaran tetap berjalan sambil menunggu adanya penambahan formasi guru dari pemerintah.

Kekurangan tenaga pendidik dinilai berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan belajar mengajar (KBM), termasuk dalam menjaga mutu dan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

"Kami tidak dapat mengangkat tenaga honorer, sedangkan di lapangan tenaga pendidik sangat dibutuhkan karena setiap waktu ada yang pensiun, meninggal dunia, dan perpindahan, sehingga ini harus ada solusi dari pemerintah di daerah hingga pusat," kata Ruhli.

Selain menghadapi keterbatasan jumlah guru, Disdikpora Cianjur juga masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur pendidikan. Hingga saat ini masih terdapat lebih dari seribu ruang kelas yang membutuhkan perbaikan, sementara kemampuan anggaran daerah dinilai belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

Untuk mempercepat penanganan, Disdikpora berupaya mencari dukungan pendanaan dari berbagai sumber, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, hingga perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Cianjur melalui program bantuan pembangunan ruang kelas.

Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sarana pendidikan sekaligus mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik di Kabupaten Cianjur.