Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cianjur menggelar aksi seruan penolakan terhadap penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Aksi ini berlangsung di Gedung DPRD Cianjur pada Kamis (23/1/2025), sebagai upaya mendesak pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi PPPK penuh waktu.
Informasi dihimpun, aksi dimulai dengan berkumpulnya ratusan honorer di Lapang Prawatasari Joglo. Setelah itu, mereka serentak menuju Gedung DPRD Cianjur untuk melakukan audiensi bersama anggota dewan.
Koordinator Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cianjur, Heru Gamaida, menegaskan bahwa tuntutan utama aksi ini adalah pengangkatan honorer menjadi PPPK penuh waktu, sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang peraturan ASN.
“Aksi ini merupakan upaya penguatan untuk menuntut status penuh waktu sesuai regulasi. Berdasarkan Undang-Undang, di Indonesia hanya ada dua kategori ASN, yaitu PNS dan PPPK. Itulah yang kami tekankan,” ujar Heru kepada wartawan.
3.800 Honorer Belum Mendapatkan Formasi
Heru menyebutkan bahwa di Kabupaten Cianjur terdapat sekitar 3.800 tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK, namun hingga kini belum mendapatkan formasi.
“Kuota yang dianjurkan oleh Kabupaten Cianjur juga sebesar 3.800, tetapi masih belum terpenuhi, terutama untuk kategori R2 dan R3 yang belum lulus,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya merencanakan gerakan lanjutan dengan skala nasional yang direncanakan akan dilaksanakan pada 3 Februari 2025. Heru berharap pemerintah pusat, dengan dukungan pemerintah daerah, dapat segera menyelesaikan persoalan ini.
“Insyaallah, kami akan mengadakan aksi lanjutan di tingkat nasional. Dukungan dari daerah sangat berarti untuk memperkuat upaya kami di pusat,” katanya.
DPRD Dukung Tuntutan Honorer
Dalam audiensi, Heru menyebutkan bahwa pihak DPRD Cianjur sangat mendukung aspirasi para tenaga honorer. Bahkan, mereka menyatakan siap memfasilitasi dan mengakomodasi gerakan ini.
“Alhamdulillah, pergerakan kami juga didukung oleh DPRD Cianjur. Insyaallah, DPRD akan membantu kami untuk memperkuat aksi ini hingga ke pemerintah pusat,” tutur Heru.
Komitmen DPRD untuk Membantu Aspirasi Honorer
Anggota Komisi 1 DPRD Cianjur, Muhammad Isnaeni, menegaskan bahwa pihaknya serius menanggapi persoalan yang dihadapi para tenaga honorer R2 dan R3. Ia menyebutkan bahwa keluhan terkait kategori PPPK paruh waktu akan segera disampaikan ke pemerintah pusat.
“Kami akan segera menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat karena persoalan honorer ini bukan hanya kewenangan daerah, melainkan pusat,” jelas Isnaeni.
Ia juga menyatakan komitmen DPRD untuk mendampingi para honorer dalam menyampaikan aspirasi mereka ke pusat.
“Rencananya, kami akan ikut mendampingi teman-teman honorer ke pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan penuh kami terhadap penghapusan kategori PPPK paruh waktu,” tutup Isnaeni.
Aksi Lanjutan Akan Digelar
Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cianjur memastikan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti di tingkat daerah. Dengan rencana aksi nasional pada awal Februari mendatang, mereka berharap tuntutan agar seluruh tenaga honorer diangkat menjadi PPPK penuh waktu dapat segera terealisasi.
Perjuangan honorer di Cianjur ini tidak hanya mencerminkan upaya memperjuangkan hak mereka, tetapi juga sebagai pengingat kepada pemerintah bahwa status honorer membutuhkan perhatian serius.
