 |
| Foto: Kades Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Cianjur (Pakuan Raya) |
Kepala Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Muhamad Nur Lukman, membantah tuduhan yang dilontarkan oleh Forum Silaturahmi untuk Kemajuan Sukataris (Sakti) terkait dugaan penyelewengan dana desa dan permasalahan lainnya.
Lukman menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR) desa. Ia menyebut bahwa proyek tersebut memang belum menjadi prioritas tahun ini karena seluruh anggaran desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
“Untuk tahun ini proyek tersebut bukan prioritas, karena tahun ini semua anggaran digunakan sesuai dengan arahan pusat, yakni untuk ketahanan pangan,” ujar Lukman pada Senin (3/2/2025).
Selain itu, Lukman juga menepis isu yang menyebut bahwa keluarga kepala desa turut menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Ia menyatakan bahwa hal tersebut hanya merupakan kesalahpahaman dan sudah dibahas bersama Forum Sakti.
“Iya, saya sudah bertemu dengan forum tersebut untuk meluruskan permasalahan,” tambahnya.
Camat Karangtengah Akan Turun ke Lapangan
Sebelumnya, Forum Sakti menggelar audiensi dengan Camat Karangtengah, Doni Herdyana, untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait transparansi anggaran dana desa dan permasalahan lainnya di Desa Sukataris.
Doni menyatakan bahwa pihaknya telah menerima berbagai aduan yang disampaikan Forum Sakti dan berjanji akan menindaklanjuti dengan turun langsung ke lapangan guna memastikan kebenaran tuduhan tersebut.
“Hari ini saya telah mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan oleh Forum Sakti,” kata Doni.
Menurutnya, jika memang ditemukan bukti adanya penyalahgunaan dana desa, pihak kecamatan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil langkah lebih lanjut.
“Kita akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenarannya. Apabila terbukti, kita akan berkonsultasi dengan pihak terkait,” pungkasnya.
Kasus ini masih dalam tahap klarifikasi, dan pihak kecamatan memastikan akan bersikap transparan dalam menangani setiap laporan dari masyarakat.
