“Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Kepala sekolah juga sudah kita kumpulkan,” ujar Dedi saat menghadiri rapat kerja di Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (29/4).
Menurut Dedi, program ini merupakan respons atas meningkatnya kasus kenakalan remaja di lingkungan sekolah, termasuk tawuran, kecanduan gawai dan game online, ketidakpatuhan terhadap orang tua dan guru, hingga kebiasaan buruk seperti merokok dan mengonsumsi minuman keras.
Respons Orang Tua dan Sekolah
Dedi mengklaim bahwa kebijakan ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk orang tua siswa dan para kepala sekolah. Banyak orang tua, katanya, merasa kewalahan menghadapi perilaku anak-anak mereka yang kian sulit dikendalikan.
“Banyak guru yang juga sudah tidak sanggup menghadapi murid-muridnya. Maka kita ubah pendekatannya. Kita kirim anak-anak ini ke barak TNI dan Polri, bukan untuk dilatih berperang, tapi agar mereka menjadi pribadi yang bugar, sehat, dan disiplin,” tegasnya.
Fenomena Sosial dan Keprihatinan
Dedi juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang turut memengaruhi perilaku para siswa. Ia mencontohkan kasus tragis di Purwakarta, di mana delapan siswa SMP terlibat dalam pembunuhan kakeknya sendiri karena kecanduan bermain game Mobile Legends hingga larut malam.
“Banyak dari mereka yang terganggu secara mental dan fisik. Sementara kondisi ekonomi keluarga, terjerat utang pinjol misalnya, makin memperburuk situasi,” ujarnya.
Kriteria Siswa yang Akan Dikirm
1. Program ini menargetkan siswa dengan perilaku menyimpang seperti:
2. Sering tawuran
3. Kecanduan game hingga lupa waktu
4. Tidak patuh kepada orang tua
5. Kerap bolos sekolah
6. Konsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang
“Tukang tawuran, tukang mabok, yang main game terus sampai lupa tidur, yang melawan orang tua, bolos sekolah, bikin ribut di kelas — itu yang kita kirim,” ujar Dedi sambil tersenyum mengingat masa mudanya.
Dukungan TNI-Polri dan Masyarakat
Gubernur Dedi menegaskan, program ini telah dikomunikasikan dengan pihak TNI dan Polri, serta mendapat dukungan luas dari masyarakat Jawa Barat. “Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Kalau dicek di media sosial, yang paling mendukung justru rakyat Jabar sendiri,” tegasnya.
Pemprov Jabar berharap, pendekatan baru ini dapat menjadi solusi konkret untuk menangani kenakalan remaja yang kian mengkhawatirkan dan membentuk generasi muda yang lebih bertanggung jawab serta siap menghadapi masa depan.
