-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Gubernur Jabar Tanggapi Dugaan Korupsi Proyek PJU Cianjur Rp40 Miliar

Minggu, 13 Juli 2025 | 13.46 WIB | 0 Views Last Updated 2025-07-13T07:05:10Z
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara soal dugaan tindak pidana korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun 2023 di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur yang bernilai fantastis, mencapai Rp40 miliar.

Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa proses hukum sedang berjalan dan meminta seluruh pihak untuk menghormati jalannya penyelidikan yang kini ditangani oleh aparat penegak hukum.

“Kalau memang ada korupsinya, sekarang kan sudah disidik? Nah, kalau sudah ya sudah, kita ikuti saja penyelidikannya. Biarkan Kejaksaan yang menentukan status dari penyelenggara kegiatan tersebut,” ujar KDM saat ditemui usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Cianjur (HJC) ke-348.

Namun di sisi lain, suara kritis datang dari kalangan mahasiswa. Koordinator Aliansi BEM Cianjur, Fauzi Rohmat, menyayangkan belum adanya kepastian hukum meskipun proses penyelidikan diklaim telah berjalan cukup lama.

“Uang PJU senilai Rp40 miliar itu sudah berhari-hari tapi belum ada satu pun tersangka. Kami mendesak aparat penegak hukum membuka kasus ini secara terang benderang, termasuk ke mana saja aliran dana tersebut,” tegas Fauzi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor DPRD Cianjur.

Fauzi juga mengungkapkan bahwa terdapat nama-nama pejabat dalam proyek tersebut yang justru kini menjabat posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, meski diduga ikut terlibat.

“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, kami siap turun kembali dengan aksi lanjutan,” tegasnya.

Kasus dugaan korupsi proyek PJU ini menyedot perhatian publik, terutama karena besarnya anggaran yang dikelola dan lambannya penetapan tersangka. Masyarakat menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan ini demi menjaga kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

×
Berita Terbaru Update